Kota Metro, Lampungwah.info – Suasana politik di Kota Metro memanas. Anggaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 yang mencapai Rp 4,67 miliar kini menjadi bara yang membakar kepercayaan publik terhadap DPRD. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, angka fantastis itu memicu gelombang kemarahan warga yang kian membesar.
Dalam dokumen resmi, DPRD Kota Metro mengalokasikan dana jumbo tersebut untuk tiga bidang utama:
Rp 1,5 miliar untuk bidang pemerintahan dan hukum,
Rp 1,7 miliar untuk bidang kesejahteraan rakyat,
Rp 1,46 miliar untuk bidang perekonomian.
Namun, di balik angka-angka itu, muncul pertanyaan tajam: apa yang sebenarnya diawasi hingga menelan biaya sebesar itu?
Perbandingan dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah membuat publik semakin geram. Kabupaten yang wilayahnya 62 kali lebih luas dan penduduknya delapan kali lebih banyak hanya menganggarkan Rp 939 juta untuk kegiatan serupa. Sementara Metro, kota kecil dengan luas 73,21 km² dan penduduk 174.216 jiwa, justru menggelontorkan dana hampir lima kali lipat lebih besar.
“Ini bukan sekadar pemborosan, ini alarm bahaya bagi tata kelola keuangan daerah,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik dengan nada tegas. “Ketika lembaga pengawas justru menjadi sorotan karena boros, kepercayaan rakyat bisa runtuh.”
Media sosial pun bergemuruh. Warga menumpahkan kemarahan dan kekecewaan mereka. Tagar #MetroBorongAnggaran dan #UangRakyatDipertanyakan mulai ramai di berbagai platform. Kritik datang bertubi-tubi, menuding DPRD telah kehilangan rasa empati terhadap kondisi masyarakat.
Di tengah badai kritik yang kian menggulung, DPRD Kota Metro masih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi. Sementara itu, kecurigaan publik terus membesar, menunggu jawaban yang tak kunjung datang.
Kini, suasana di Metro terasa tegang. Gedung DPRD yang biasanya tenang berubah menjadi simbol kemarahan rakyat. Pertanyaan besar menggantung di udara: apakah DPRD akan berani membuka semua rincian anggaran itu, atau justru memilih diam di tengah badai yang siap menelan kepercayaan publik sepenuhnya?
