Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Pendidikan

BPMP Provinsi Lampung Gelar Workshop Penguatan Dukungan Kebijakan dan Regulasi WAJAR 13 Tahun

14
×

BPMP Provinsi Lampung Gelar Workshop Penguatan Dukungan Kebijakan dan Regulasi WAJAR 13 Tahun

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Bandar Lampung, lampungwah.info — Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung menyelenggarakan Workshop Penguatan Dukungan Kebijakan dan Regulasi Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun di Hotel Golden Tulip Springhill, Bandar Lampung, pada 5–7 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Lampung, BPS Provinsi Lampung, Disdukcapil Provinsi Lampung, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Workshop ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung implementasi program prioritas nasional Wajib Belajar 13 Tahun. Fokus kegiatan meliputi peningkatan pemahaman pentingnya satu tahun prasekolah sebagai bagian dari wajib belajar, penyusunan strategi implementasi kebijakan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) WAJAR 13 Tahun, serta kolaborasi lintas sektor untuk menuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Example 300x600

Kepala BPMP Provinsi Lampung, Dr. Khairullah, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif di Provinsi Lampung.

“Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memastikan setiap anak di Lampung mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah. Melalui workshop ini, diharapkan lahir kesepahaman dan langkah konkret dalam mempercepat pencapaian target WAJAR 13 Tahun,” ujar Dr. Khairullah.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai sesi diskusi, paparan kebijakan, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang difokuskan pada penguatan regulasi daerah, pemetaan dan penanganan ATS, serta peningkatan APS. Narasumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung turut memberikan materi dan data pendukung dalam perumusan kebijakan berbasis bukti.

Melalui kegiatan ini, BPMP Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjadi fasilitator dan penggerak dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah. Hasil workshop diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat, sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya pendidikan Lampung yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.

 

 

 

 

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Korupsi

Lampung Selatan, lampungwah.info – Dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) mencuat di SMA Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dugaan ini muncul setelah laporan realisasi penggunaan Dana BOS…