Bandar Lampung, lampungwah.info — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional menuju pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil (outcome). Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membuka kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama (Rupatama), Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara, beserta tim evaluator dari Kementerian PANRB, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa transformasi birokrasi bukan hanya soal perubahan sistem atau aturan, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. “Transformasi birokrasi harus dimulai dari perubahan mindset dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” ujar Jihan Nurlela.
Usai kegiatan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MM., menjelaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP di Provinsi Lampung terus dioptimalkan melalui berbagai inovasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, upaya ini dilakukan agar pelayanan publik semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel.
“Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada penyederhanaan prosedur, tetapi juga pada peningkatan kinerja dan integritas aparatur. Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Marindo.
Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan bersama Kementerian PANRB menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi yang tepat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lampung. Dengan demikian, diharapkan hasil yang dicapai dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, Marindo menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja dan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat optimal,” tutupnya. (Red)
