Bandar Lampung, lampungwah.info — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menerima audiensi dari Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Lampung dalam rangka pemaparan dan pendalaman konsep Sistem Informasi Penyaluran Bantuan Terpadu (SIPANDU), Rabu (14/1/2026), di Ruang Rapat Kepala BPKAD Provinsi Lampung.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, dan dihadiri oleh jajaran pejabat terkait, antara lain Sekretaris BPKAD, Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Seksi Sistem Informasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, serta Kepala Subbidang Penyusunan dan Pengendalian APBD.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Universitas Lampung sekaligus menjadi forum diskusi strategis untuk membahas berbagai isu dalam tata kelola penyaluran bantuan, terutama terkait akurasi data, transparansi proses, efektivitas pengawasan, serta kebutuhan integrasi sistem dengan regulasi yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Tim PKM Universitas Lampung menjelaskan bahwa SIPANDU dirancang sebagai sistem digital terintegrasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyaluran bantuan secara menyeluruh. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah.
BPKAD Provinsi Lampung menegaskan bahwa pengembangan sistem tersebut harus memperhatikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, baik dalam aspek pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintahan, maupun perlindungan dan keamanan data. Hal ini penting agar implementasi sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, BPKAD juga menyoroti pentingnya penguatan database terintegrasi yang mampu menopang seluruh tahapan sistem, mulai dari validasi data, pencatatan transaksi, hingga pelaporan dan evaluasi. Database yang terstruktur dan saling terhubung dinilai menjadi fondasi utama dalam mendukung efektivitas sistem serta akuntabilitas pengelolaan data.
Melalui audiensi ini, BPKAD Provinsi Lampung mendorong agar pengembangan SIPANDU dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kesiapan proses bisnis, kesesuaian regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diharapkan dapat melahirkan inovasi digital yang adaptif dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.
(RED)
