Bandar Lampung, lampungwah.info – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan tahapan awal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 dengan menggelar Rapat Persiapan Desk Pra-RKA Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi perencanaan, ketepatan sasaran program, serta keberlanjutan fiskal daerah.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Dr. Anang R., Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Andi Arafat, pejabat eselon III, serta jajaran Jabatan Fungsional Madya. Forum ini difokuskan pada penyamaan persepsi teknis dan substansi dalam pelaksanaan desk pembahasan bersama OPD.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung Dr. Anang R. menegaskan bahwa desk Pra-RKA Renja OPD berfungsi sebagai instrumen pengendali kualitas perencanaan sejak tahap awal. “Desk Pra-RKA ini penting untuk memastikan program dan kegiatan yang diusulkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja, serta kemampuan fiskal yang tersedia,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut dibahas kesepakatan teknis pelaksanaan desk bersama penanggung jawab kegiatan (PIC) masing-masing bidang, termasuk mekanisme penyampaian materi melalui matriks perencanaan. Matriks ini memuat pagu indikatif Tahun 2027, rincian program dan kegiatan prioritas, output yang dihasilkan, serta keterkaitannya dengan target pembangunan daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa penggunaan matriks perencanaan bertujuan memperkuat integrasi data antar perangkat daerah sekaligus memudahkan proses evaluasi dan pengendalian. “Dengan format matriks yang seragam, keterkaitan antara program, subkegiatan, dan kebutuhan anggaran dapat dianalisis secara lebih komprehensif,” jelasnya.
Rapat juga membahas kondisi kemampuan fiskal Provinsi Lampung Tahun 2027 yang menuntut penguatan efisiensi belanja. Pemerintah daerah diarahkan untuk menjaga posisi anggaran tetap surplus guna menghindari tekanan fiskal di masa mendatang, termasuk potensi beban pembayaran bunga pinjaman.
Selain itu, Kepala Bappeda menekankan pentingnya keterkaitan subkegiatan dengan sasaran strategis pembangunan daerah, termasuk integrasi usulan pokok pikiran DPRD dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang relevan. Data realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya turut dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program ke depan.
Dari sisi tata kelola, rapat ini menegaskan bahwa penyusunan anggaran daerah tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang menempatkan data, evaluasi kinerja, dan kehati-hatian fiskal sebagai dasar pengambilan keputusan. Setiap usulan program dan subkegiatan diarahkan agar memiliki kesinambungan dengan capaian tahun sebelumnya serta kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan daerah.
Pelaksanaan Desk Pra-RKA Renja OPD Tahun 2027 menjadi penanda keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga disiplin perencanaan dan kualitas belanja publik. Dengan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan penajaman substansi program sejak tahap awal, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran bekerja efektif untuk mendorong pembangunan yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan.
