Tulang Bawang, (lampungwah.info) – Realisasi anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.605.954.300 ditaksir merugikan negara paling sedikit sekitar Rp. 1.460.914.300 per tahun.
Ketua tim nvestigasi Jaringan Pemerhati Anggaran Lampung (JPAL) Junaidi, SH menduga Realisasi anggaran yang berisi rincian untuk pembelian Alat tulis kantor 8 paket Rp 632.112.200, Bahan cetak 8 paket Rp 430.171.500, Benda pos 8 paket Rp 87.500.000, Kertas dan cover 8 paket Rp 456.170.600 itu melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2024.
Dugaan kerugian negara di Dinas PUPR Tuba ini disinyalir ada unsur kesengajaan oknum pejabat dinas setempat yang seakan tidak memahami peraturan, sehingga dirinya dapat melakukan pemufakatan untuk memperkaya diri” ujar Junaidi pada lampungwah.info, Minggu (18/5/2025).
la menjelaskan, sesuai SBM 2024 dan jumlah pegawai Dinas PUPR Tulang Bawang saat ini sebanyak 98 orang terdiri atas 78 laki laki dan 20 perempuan, seharusnya realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor tersebut paling banyak hanya sekitar Rp. 145.040.000 per tahun.
Sebagaimana dijelaskan dalam PMK nomor 49 tahun 2023 tentang SBM 2024, satuan biaya keperluan sehari-hari di perkantoran yang terdiri dari alat tulis kantor, bahan cetak, langganan surat kabar/majalah, air minum pegawai dan alat-alat rumah tangga bagi satker yang memiliki jumlah pegawai lebih dari 40 orang ditetapkan biaya sebesar Rp 1.480.000 OT.
Selain itu, sejak Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan, Dinas PUPR Tulang Bawang seharusnya bisa lebih menghemat penggunaan kertas dan biaya. Sebab di era digital seperti saat ini, seluruh dokumen anggaran mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban atau pelaporan keuangan daerah, termasuk penata Usahaan serta hasil hasil musrenbang telah di distribusikan secara elektronik melalui aplikasi. “Vadi buat apa Dinas PUPR Tuba menghabiskan anggaran hingga miliaran hanya untuk ATK, Kertas dan cetak. Apa jangan-jangan ini hanya bagian dari salah satu modus oknum Dinas PUPR Tuba untuk memperkaya diri,” Cetus Junai.
Untuk itu, kami meminta pihak Inspektorat maupun kejaksaan segera mendalaminya. Sudah seharusnya penegakan hukum segera melakukan penyelidikan.
“Anggaran ATK dan kertas di Dinas PUPR Tuba itu begitu besar tentu tidak wajar. Siapa pun Kepala Dinasnya selaku diperiksa. Jangan karena dia merasa seorang pejabat tinggi di Kabupaten Tuba kemudian seenaknya menghabiskan uang rakyat,” tegasnya.
Bagaimana tanggapan Kepala Dinas PUPR Tulang Bawang Haryanto atas pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang.” Pungkasnya.(lampungwah.info)
