Waykanan, lampungwah.info — Struktur anggaran dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRD Way Kanan tahun anggaran 2026 menjadi perhatian kalangan pemerhati tata kelola keuangan daerah. Data pengadaan yang terbuka untuk publik menunjukkan dominasi belanja operasional, terutama perjalanan dinas dan konsumsi kegiatan.
Berdasarkan rekapitulasi paket pengadaan yang tercantum dalam sistem RUP, terdapat sekitar 128 paket dengan estimasi total pagu mencapai ± Rp 8,07 miliar. Dari komposisi tersebut, porsi terbesar diarahkan pada belanja perjalanan dinas, disusul konsumsi rapat dan jamuan kegiatan, operasional kantor, serta alat tulis dan bahan cetak.
Analisis komposisi anggaran memperlihatkan sekitar 53 persen anggaran berada pada pos perjalanan dinas, 26 persen pada konsumsi kegiatan, 18 persen operasional kantor, dan sisanya kebutuhan administrasi. Artinya, hampir empat perlima pengadaan diarahkan untuk mendukung aktivitas operasional rutin.
Ketua Jaringan Pemerhati Anggaran Provinsi Lampung (JPAL), Junaidi SH., MH., menilai struktur tersebut sah secara administratif, namun tetap perlu pengawasan ketat agar prinsip efisiensi dan manfaat publik benar-benar terjaga. Selasa, (10/2/2025).
“Belanja operasional seperti perjalanan dinas dan konsumsi memang bagian dari aktivitas lembaga. Tapi dominasi anggaran pada pos ini harus diimbangi kontrol yang kuat. Tanpa pengawasan, ruang pemborosan bisa terbuka — bukan berarti sudah terjadi pelanggaran, tapi potensi itu selalu ada,” ujar Junaidi.
Sorotan lain muncul dari banyaknya paket kecil yang berulang, khususnya pada konsumsi rapat dan alat tulis kantor. Secara aturan, mekanisme ini diperbolehkan. Namun dalam praktik tata kelola modern, konsolidasi paket dinilai dapat meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi dan pengendalian harga.
Menurut Junaidi, transparansi data pengadaan merupakan pintu masuk penting bagi pengawasan publik.
“Masyarakat sekarang bisa melihat langsung arah anggaran. Ini momentum untuk memastikan setiap rupiah belanja benar-benar memberi dampak. Pengawasan publik bukan untuk mencari kesalahan, tapi mencegah potensi penyimpangan sejak awal,” katanya.
Belanja perjalanan dinas sendiri dalam praktik audit sektor publik sering dikategorikan sebagai area berisiko tata kelola tinggi karena sangat bergantung pada frekuensi kegiatan, standar biaya, serta evaluasi hasil. Karena itu, pengendalian berbasis kebutuhan riil dan dokumentasi kegiatan menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas.
Simulasi efisiensi konservatif menunjukkan bahwa melalui konsolidasi paket rutin, optimalisasi e-purchasing, dan standarisasi biaya perjalanan dinas, peluang penghematan dapat berada pada kisaran 7 hingga 15 persen dari total pagu. Estimasi ini menggambarkan ruang perbaikan tata kelola — bukan kerugian negara — namun cukup signifikan untuk menjadi perhatian bersama.
Regulasi pengadaan pemerintah sendiri menekankan prinsip efisiensi, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Karena itu, keterbukaan data dan pengawasan publik dipandang sebagai bagian dari sistem pencegahan agar penggunaan anggaran tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.
Junaidi menegaskan, tujuan utama pengawasan bukan untuk menyerang institusi, melainkan memastikan tata kelola anggaran semakin sehat.
“Semakin transparan, semakin kecil peluang penyimpangan. Pengawasan publik adalah benteng pencegahan agar anggaran benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan,” tegasnya.
Struktur anggaran Sekretariat DPRD Way Kanan 2026 pada dasarnya mencerminkan kebutuhan operasional lembaga. Namun dominasi belanja rutin membuka ruang evaluasi agar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berjalan optimal.
Dengan keterbukaan informasi dan partisipasi publik, diharapkan pengelolaan anggaran daerah terus mengarah pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait pemberitaan ini, redaksi lampungwah.info telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan. Akan tetapi yang bersangkutan belum memberikan penjelasan apapun terkait Pemberitaan tersebut, bagaimana kelanjutan pemberitaan tersebut tunggu edisi mendatang.
(TiM)
