Bandar Lampung, lampungwah.info – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, S.Sos., M.T., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) BUMIDA yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Sekda Provinsi Lampung, Jumat (30/01/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya BUMIDA, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah penguatan peran BUMIDA sebagai salah satu instrumen penting daerah dalam mendukung stabilitas keuangan, optimalisasi aset, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menegaskan bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan BUMD merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berintegritas.
“Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berjalan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi antara pemerintah daerah dan BUMD agar setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat,” ujar Nurul Fajri.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Menurutnya, BUMIDA memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja keuangan daerah, sekaligus menjadi motor penggerak dalam menciptakan nilai tambah ekonomi bagi Provinsi Lampung.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap peran BUMIDA dapat semakin optimal, selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta mampu berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(RED)
